Legalitas bangunan menjadi bagian penting dari kepatuhan perusahaan, terutama bagi badan usaha yang memiliki kantor, gudang, pabrik, ruko, fasilitas produksi, atau bangunan komersial lainnya. Perusahaan tidak cukup hanya memiliki dokumen kepemilikan tanah. Perusahaan juga perlu memastikan bangunan memenuhi ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung sesuai fungsi dan kondisi propertinya.
Dalam sistem yang berlaku saat ini, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi dua dokumen utama yang perlu diperhatikan. PP Nomor 16 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk proses PBG dan SLF. Pemerintah juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk mendukung layanan tersebut.
Bagi perusahaan di Kabupaten Bogor, kebutuhan tersebut semakin relevan. Pemerintah Kabupaten Bogor memasukkan penerbitan PBG, SLF, SBKBG, serta implementasi SIMBG dalam rencana penyelenggaraan layanan bangunan gedung daerah.
Mengapa Legalitas Bangunan Penting bagi Perusahaan?
Legalitas bangunan membantu perusahaan memastikan properti yang digunakan memiliki dasar administrasi dan teknis yang jelas. Dokumen tersebut juga dapat membantu perusahaan mengelola aset secara lebih tertib ketika melakukan pembangunan, renovasi, perluasan, atau perubahan fungsi.
Menurut kajian akademik mengenai implementasi SLF berbasis SIMBG di Kabupaten Bogor, penyelenggaraan legalitas bangunan melibatkan berbagai tahapan dan faktor teknis. Penelitian tersebut menganalisis 2.440 data PBG dan 197 permohonan SLF dari basis data SIMBG serta menemukan bahwa pelaksanaan layanan masih menghadapi sejumlah tantangan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu melihat legalitas bangunan sebagai proses yang harus dikelola, bukan sekadar dokumen yang disimpan setelah pembangunan selesai.
PBG Menjadi Dasar Penting Sebelum Membangun
Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG menjadi dokumen penting ketika perusahaan merencanakan pembangunan baru maupun perubahan tertentu pada bangunan.
PP Nomor 16 Tahun 2021 menjadi dasar penyelenggaraan bangunan gedung dalam sistem PBG. Dalam praktiknya, proses PBG melibatkan pemeriksaan dokumen rencana bangunan dan pemenuhan standar teknis.
Perusahaan yang hendak membangun kantor, gudang, fasilitas produksi, restoran, atau bangunan komersial di Kabupaten Bogor sebaiknya memasukkan kebutuhan PBG sejak tahap perencanaan.
Perusahaan juga perlu memeriksa kembali dokumen ketika hendak mengubah fungsi, luas, jumlah lantai, tampak bangunan, atau komponen tertentu yang memengaruhi aspek keselamatan dan kesehatan. Ketentuan daerah mengenai layanan PBG juga mengenali kebutuhan persetujuan untuk berbagai jenis perubahan bangunan.
SLF Menentukan Kelaikan Fungsi Bangunan
Setelah bangunan siap digunakan, perusahaan perlu memperhatikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dokumen ini menyatakan bahwa bangunan memenuhi kelaikan fungsi sebelum pemilik memanfaatkannya sesuai ketentuan.
Panduan resmi SIMBG menjelaskan bahwa pengajuan SLF bangunan existing dapat membutuhkan data perizinan bangunan, data intensitas bangunan seperti KKPR atau KRK, persetujuan lingkungan sesuai ketentuan, data penyedia jasa perencana, serta surat pernyataan kelaikan fungsi.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai bangunan selesai sepenuhnya untuk memeriksa kelengkapan dokumen. Tim internal dapat melakukan pemeriksaan sejak tahap perencanaan dan konstruksi agar perusahaan memiliki waktu untuk memperbaiki kekurangan.
SBKBG dan Dokumen Pendukung Juga Perlu Diperhatikan
Selain PBG dan SLF, perusahaan dapat berhadapan dengan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Regulasi bangunan gedung mendefinisikan SBKBG sebagai surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung. SIMBG juga mendukung proses terkait SBKBG.
Perusahaan juga perlu memperhatikan dokumen pendukung seperti data tanah, KKPR atau dokumen kesesuaian tata ruang, serta persetujuan lingkungan apabila proyek membutuhkan dokumen tersebut. Panduan SIMBG secara khusus mencantumkan data intensitas bangunan dan persetujuan lingkungan sebagai bagian dari kebutuhan dokumen pada pengajuan SLF existing.
Dengan demikian, perusahaan sebaiknya menyusun legalitas properti sebagai satu kesatuan. Dokumen tanah, dokumen bangunan, dan dokumen lingkungan perlu saling mendukung.
Bagaimana Proses Legalitas Bangunan di Kabupaten Bogor?
Kabupaten Bogor telah memasukkan PBG dan SLF sebagai bagian dari pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung melalui SIMBG. Renstra DPKPP Kabupaten Bogor juga mencantumkan penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTB, serta keterlibatan TPA dan TPT dalam penyelenggaraan layanan tersebut.
Dokumen SOP Pemerintah Kabupaten Bogor juga mencantumkan pelayanan PBG melalui SIMBG untuk bangunan dengan kompleksitas sederhana maupun tidak sederhana. Dokumen tersebut turut mencantumkan kegiatan PBG dan SLF sebagai layanan tersendiri.
Dalam praktiknya, perusahaan perlu menyiapkan data pemilik, data tanah, informasi bangunan, dokumen teknis, serta dokumen pendukung sesuai jenis permohonan. Setelah itu, pemohon mengikuti proses pemeriksaan dan penilaian melalui mekanisme yang berlaku.
Bagaimana Aspek Retribusi Mempengaruhi Perusahaan?
Legalitas bangunan juga memiliki aspek fiskal daerah. Retribusi PBG bukan pajak pusat, tetapi masuk dalam ranah retribusi daerah.
PP Nomor 35 Tahun 2023 mengatur ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. PP tersebut berstatus berlaku.
Kabupaten Bogor juga menetapkan struktur dan besaran retribusi PBG melalui Perda Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023. Dokumen tersebut menggunakan formula yang mempertimbangkan luas lantai, standar harga satuan tertinggi, indeks lokalitas, indeks terintegrasi, dan faktor terkait bangunan.
Karena itu, perusahaan perlu membedakan retribusi pemerintah daerah dari biaya jasa konsultan. Pencatatan biaya tersebut juga perlu masuk dalam administrasi keuangan perusahaan sesuai kebijakan akuntansi dan perpajakan yang berlaku.
Mengapa Perusahaan Perlu Melakukan Review Legalitas?
Perusahaan dengan bangunan lama sering menghadapi kondisi dokumen yang tidak lengkap atau tidak lagi sesuai dengan kondisi fisik. Misalnya, perusahaan melakukan perluasan gudang, mengubah fungsi ruangan, menambah lantai, atau melakukan renovasi tanpa memperbarui administrasi bangunan.
Kondisi tersebut perlu diperiksa sebelum perusahaan melakukan pengajuan baru. Tim profesional dapat membantu melakukan review dokumen, membandingkan dokumen dengan kondisi bangunan, serta menyusun daftar kebutuhan yang harus perusahaan lengkapi.
Penelitian mengenai implementasi PBG dan SLF di Kabupaten Bogor juga menunjukkan bahwa koordinasi, pemahaman prosedur, dan kemampuan menggunakan SIMBG menjadi bagian dari tantangan implementasi.
Bagi perusahaan, pemeriksaan awal dapat menjadi bentuk mitigasi risiko administratif. Langkah tersebut juga membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan kondisi dokumen yang sebenarnya.
Baca Juga : PBG sebagai Pengganti IMB, Apa Bedanya?
FAQ Legalitas Bangunan Perusahaan
Apa legalitas utama yang perlu perusahaan perhatikan?
PBG dan SLF menjadi dokumen utama dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Perusahaan juga perlu memeriksa SBKBG serta dokumen pendukung seperti data tanah, KKPR atau KRK, dan persetujuan lingkungan sesuai kebutuhan proyek.
Apakah semua bangunan perusahaan membutuhkan dokumen yang sama?
Tidak. Kebutuhan dokumen dapat berbeda berdasarkan fungsi, kondisi, kompleksitas, dan jenis kegiatan perusahaan.
Apakah bangunan lama tetap perlu diperiksa?
Ya. Perusahaan sebaiknya memeriksa status bangunan lama, terutama jika perusahaan tidak memiliki dokumen lengkap atau telah melakukan perubahan fisik maupun fungsi.
Apakah perusahaan wajib menggunakan konsultan?
Tidak selalu. Perusahaan dapat mengikuti mekanisme pelayanan yang tersedia. Namun, pendamping profesional dapat membantu ketika perusahaan menghadapi dokumen teknis atau proses yang kompleks.
Apakah PBG dan SLF berkaitan dengan pajak?
PBG dan SLF merupakan bagian dari legalitas bangunan, bukan pajak pusat. Namun, proses PBG dapat berkaitan dengan retribusi daerah yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah.
Kesimpulan
Legalitas bangunan perusahaan tidak berhenti pada kepemilikan tanah atau dokumen lama. Perusahaan perlu memastikan PBG, SLF, SBKBG, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kondisi dan fungsi bangunan.
Untuk perusahaan di Kabupaten Bogor, pengelolaan legalitas tersebut semakin penting karena pemerintah daerah telah mengintegrasikan layanan PBG, SLF, dan dokumen bangunan lainnya melalui SIMBG.
